Bila rajin menyimak pemberitaan beberapa minggu terakhir di berbagai media, pasti kita tahu bahwa ternyata negara kita tercinta ini ternyatan ditukangi oleh para profesional yang tidak cakap dalam mengelola keuangan negara. Lihatlah, dimulai dari jeleknya laporan-laporan keuangan daerah yang diterima pemerintah, atau bahkan lebih “sadis” lagi laporannya tidak kunjung muncul. Dilanjutkan keluhan dari kepala BPK yang menilai laporan-laporan keuangan pemerintah selalu “nyaris” bagus untuk bisa dikatakan jelek. Dan yang tergress adalah “hempasan” kertas laporan keuangan oleh Jusuf Kalla ketika melihat laporan dari Dirjen Keuangan & Anggaran karena melihat laporan yang sangat-sangat jelek yang sangat tidak pantas dilaporkan oleh sekelas badan pemerintah tersebut. Ingat lho, Jusuf Kalla itu adalah pengusaha senior yang sudah pasti sudah terbiasa dengan yang namanya laporan-laporan keuangan.
Sungguh ironis, dan membuat kita geleng-geleng kepala. Masak sih hanya untuk membuat laporan keuangan dan mengelola keuangan negara kita saja tidak bisa?!! Bayangkan, berapa miliar gaji yang negara keluarkan untuk para pegawai yang berurusan dengan keuangan negara, mulai dari daerah hingga pusat. Dari sisi SDM mustahil kalau kita tidak mumpuni, karena hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia pasti punya fakultas/program studi Akuntansi baik jenjang Sarjana ata Pascasarjana, belum lagi yang lulusan luar negeri. Yang juga patut kita pertanyakan, di mana letak manfaat dan daya gunanya pengembangan sistem keuangan daerah/negara yang telah ada yang tentunya telah menghabiskan dana yang tidak sedikit melalui berbagai proyek-proyek dan tender!
Come on, masak sih dengan SDM dan fasilitas yang berlimpah mengelola urusan keuangan daerah/negara aja tidak bisa… 🙂
MyFamily Accounting - Cashoop 
Sebelumnya salam kenal, saya seorang ibu rumah tangga yang sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan rumah tangga.
Namun, selain sebagai ibu rumah tangga saya juga berprofesi sebagai akuntan dan kebetulan berkecimpung di bidang akuntansi pemerintahan sebagaimana yang anda ulas pada artikel anda di atas.
Mungkin di kesempatan ini saya hanya ingin sedikit berkomentar bahwa akuntansi pemerintahan tidak sesimple yang anda bayangkan, sangat berbeda dengan akuntansi komersial atau bahkan akuntansi keluarga seperti yang anda geluti. Silakan mempelajari akuntansi pemerintahan secara profesional dahulu sebelum menghakimi dengan mengatakan bahwa pengelola keuangan negara tidak profesional.
Maaf jika komentar saya tidak berkenan,
Terima kasih,
Farida
http://fafaahmad.wordpress.com
LikeLike
# Farida
Terima kasih atas respon yang ibu berikan. Apakah ibu dan rekan2 sejawat lainnya sudah menyampaikan alasan tersebut kepada pemerintah? Terutama pak Wapres, kepala BPK dan Menkeu? Seharusnya mereka sebagai pimpinan yang mempunyai otoritas dan kompetensi di bidang tsb sudah terlebih dahulu tahu alasan2 yg ibu utarakan sebelum mengumumkan “kekesalan” mereka ke publik.
Kami sebagai warga negara tentu melihat apa yang pejabat berwenang lakukan, dan tidak melakukan “penghakiman”. So, kami dukung agar departeman terkait melakukan “pemberesan” yg progresif dan profesional.
LikeLike
kebetulan saya bekerja di bawah pimpinan menkeu yg mengurusi masalah laporan keuangan negara…
sudah kah anda memahami ttg UU no 17 tahun 2003 & UU No.1 tahun 2004…?
sudah kah anda memahami Standar Akuntansi Pemerintah?
jika anda sdh memahami hal tsb diatas lalu anda masih komentar=>
” Come on, masak sih dengan SDM dan fasilitas yang berlimpah mengelola urusan keuangan daerah/negara aja tidak bisa”
mungkin anda harus berkecimpung langsung dgn pengelolaan keuangan negara dalam hal ini keuangan satuan kerja krn penyebab utama laporan keuangan daerah/negara disclaimer ialah laporan keuangan tingkat satker yg bermasalah coba bayangkan banyak satker yg kepala keuangan nya tidak mengerti ttg keuangan/akuntansi serta banyak keuangan&barang milik negara/daerah yg tidak jelas keberadaannya
coba anda bantu ajari satker bagaimana mengelola keuangan mereka?
krn menurut ke-2 UU tsb diatas tanggung jawab atas pelaksanaan &pengeluaran anggaran adalah di tangan satker sepenuhnya sedangkan peran depkeu hanya di sisi pembuatan pedoman perencanaan anggaran serta kompilasi setiap laporan keuangan satker
setau saya menkeu sekarang sdh paham betul apa penyebab bermasalah nya laporan keuangan negara/daerah…dan sdh memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikannya
karna anda berkecimpung di akuntasi keluarga maka saya kasih analogi seperti ini:
jika di analogikan sebagai keluarga besar misalnya keluarga besar pengguna “MyFamily Accounting”dimana di dalam keluarga besar itu ada seribu keluarga (1000 pengguna software “MyFamily Accounting” ) yg masing2 keluarga tsb diberi kewenangan untuk merencanakan,melaksanakan,mempertanggungjawabkan anggaran yg mereka miliki sedang kan perusahaan anda menyediakan software nya & aturannya mengikuti standar akuntani IAI
lalu sekitar 80% dari 1000 pengguna tsb menghasil laporan keuangan yg tidak sesuai standar akuntansi IAI sehingga auditor independen menyatakan disclaimer atas 80% laporan keuangan dari 1000 pengguna yg menggunakan software “MyFamily Accounting”
lalu kepala auditor independen mengeluh “laporan-laporan keuangan yg menggunakan software “MyFamily Accounting”
selalu “nyaris” bagus untuk bisa dikatakan jelek”
nah apakah anda sebagai kepala “MyFamily Accounting” bisa dikatakan tidak profesional dlm mengelola keuangan keluarga ?
apakah saya bisa bilang “Come on, masak sih dengan SDM dan fasilitas yang berlimpah di perusahaan “MyFamily Accounting” mengelola urusan keuangan keluarga aja tidak bisa” …?
saya yakin anda pasti bilang tidak karena yg tidak punya kompetensi dlm akuntansi keluarga kan 80% keluarga pengguna software anda sedangkan anda sdh memberikan semua bentuk dukungan seperti pelatihan,bimbingan dll dalam bidang akuntansi keluarga….
kalo pun jusuf kalla bertindak hempasan laporan keuangan saya pikir itu hanya political gimmick
LikeLike
Saya sangat terkesan kepada jawaba ibu farida,
dengan alasan susah, rumit, berbeda, dll maka kemudian kita bisa mengambil jalan untuk memaafkan kerja kita yang tidak profesional.
Kalo menurut saya, gak usahlah kita menutupi ketidakmampuan pemerintah. Cukup akui saja, nanti saya yakin akan ada perbaikan2 untuk menuju hasil yang diinginkan. Kita tidak usah menutupi hal2 buruk yang sebenarnya bisa diperbaiki. Karena hal ini justru akan menutup kemungkinan adanya perbaikan2 yang bisa dilakukan.
Sekarang mari kita analisa, kurang rumit apa itu komputer, televisi, jaringan internet, ponsel, wah rumit banget bu.
Lantas kalo kita mencari2 dalih bahwa itu susah, rumit, maka gak bakalan ada benda2 tersebut sekarang ini.
Saya yakin orang2 di pemerintahan sebenarnya sudah cukup pintar dan cerdas untuk memecahkan masalahnya masing2.
Saya yakin mereka dipilih untukbekerja di tempatnya bukan karena diundi. Toh kalaupun kebetulan person-nya kurang mampu kan bisa memperbaiki diri sendiri.
Memang sebaiknya kita mulai untuk profesional dalam result oriented, bukan terjebak pada rutinitas kerja.
Mohon maaf jika ada kata2 saya yang kurang berkenan.
Let’s open mind,
Salam,
LikeLike
Setuju…
LikeLike
Menanggapi tanggapan sdr Muramasa,ya begitulah sistem birokrasi kita.Kalau terjadi kesalahan selalu main lempar-lemparan.Masalah ketidakprofesionalan SATKER itukan termasuk tanggung jawab Departemenya.Masa orang lain yg disuruh mengajari,lantas kalian2 itu digaji utk apa?Kalau ada satker yg tdk profesional ya diganti dong!!!Tentang analogi saudara itu salah satu bentuk dari ketidak mampuan anda menghadapi persoalan…
LikeLike